Kab. Tangerang | Wolindonesia.id – Banyak ditemukan pekerjaan infrastruktur yang kualitasnya kurang bagus oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Tangerang (BPK) pada semua Dinas di Kabupaten Tangerang untuk 3 Tahun kebelakang, diharapkan tidak terulang kembali di Tahun Anggaran 2023.
Tapi apa mau dikata, dari hasil investigasi kalangan awak media di lapangan, kenyataannya masih banyak ditemukan dugaan pekerjaan infrastrukur yang terindikasi bakal menjadi temuan BPK nantinya?
Seperti halnya pekerjaan proyek Turap Kali Sabi Binong RT.10 RW.17 Kelurahan Binong Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang dikerjakan oleh CV. Jajang Mirja Mandiri dengan Volume Pekerjaan 25 x 3 M3, Selain diduga asal – asalan menggunakan material kwalitas buruk dan tanpa adanya agregat didasar bawah turap, yang ada nanti menggantung siturap tersebut didasarnya kosong atau kopong tidak ada kekuatan penopang turap, pekerjaan proyek pembangunan Turap di lokasi tersebut juga diduga luput dari pengawasan, dan mandor kerja pun tidak terlihat di lokasi? Kalau pekerjaan proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikerjakan tanpa pengawasan, bagaimana hasil pekerjaannya akan baik?
Riyan Kadhafi Aktivis Lingkungan dan Sosial udah tidak asing lagi namanya dikalangan para pembaca media massa, menyayangkan adanya lagi hal tersebut akan tetapi enggan terlalu menyalahkan Dinas.
Ia mengatakan, “Seharusnya pihak pelaksana selaku penyedia jasa sadar untuk menjaga kualitas pekerjaannya, meski tanpa adanya pengawasan intensif dari Dinas. Secara objektif, saya tidak terlalu mau menyalahkan pengawas dari Dinas. Sebab personelnya sangat terbatas, sedangkan jumlah kegiatan proyek sangat banyak, tidak mungkin ditongkrongin setiap waktu, tentu mereka harus keliling ke titik lainnya,” Jum’at (25/11/2023)
Riyan juga menjelaskan, “Untuk itu, dari dulu saya selalu mengingatkan, agar para penyedia jasa yang mengerjakan proyek APBD. Baik yang bersifat reguler atau aspirasi Dewan, supaya mengutamakan kualitas. Temuan BPK pada puluhan paket pekerjaan di tahun lalu harus dijadikan pembelajaran,”
“Kalau sudah menjadi temuan, yang direpotkan dan dibuat pusing orang – orang Dinas juga nantinya, dan yang paling penting adalah bagaimana memaksimalkan pekerjaan yang sumber uangnya dari keringat rakyat,” Ketusnya.
Riyan menambahkan,“Contohnya dalam hal seperti ini. Ketika minimnya fungsi pengawasan dari Dinas, atas kehadiran kalangan awak media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang merupakan bagian dari pilar demokrasi. Kan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya temuan BPK dikemudian hari,” Urainya.
“Dengan adanya informasi yang terpublikasi diruang publik, sehingga tersampaikan kepada pejabat berwenang, dan ketika sudah mengetahui dari sumber pemberitaan, bisa dengan cepat si pejabat melakukan teguran terhadap penyedia jasa untuk membenahi atau memperbaiki pekerjaannya,” Ungkap Riyan.
“Terlepas nanti tetap adanya temuan menurut BPK, itu persoalan lain. Karena setiap kegiatan pekerjaan proyek yang menjadi pemberitaan, ketika dibaca oleh BPK. Sudah dapat dipastikan akan diuji petik ke lapangan. Tapi mudah – mudahan dengan sudah dilakukannya teguran dan kemudian diperbaiki, tidak menjadi temuan,” Pungkasnya.
Red/Fadli
