KAB. TANGERANG – PAGEDANGAN – Pengawasan sosial yang dilakukan Media Wol Indonesia bersama LSM PEMI ( Perhimpunan Legislatif Muda Indonesia) di Jalan Raya Legok, kawasan Medang Lestari, mengungkap praktik kejahatan bahan bakar minyak (BBM) yang terorganisir. Di balik pelayanan biasa, terungkap skema pembelian berulang, pemindahan isi ke wadah lain, hingga pungutan liar yang dilakukan secara terbuka dengan pengawasan manajemen yang membiarkan pelanggaran aturan negara (05/06/26).
Pengamatan berfokus pada aktivitas mencurigakan seorang pengendara motor besar merek Thunder bernama Saiful. Ia terlihat mengantri hingga dua kali dalam satu kali kedatangan untuk membeli Pertalite, padahal aturan melarang pembelian ganda agar subsidi tepat sasaran. Saat dikonfrontasi, Saiful mengaku skema yang ia lakukan bukan sekadar mengisi tangki kendaraan.
“Sekali isi memang dibatasi hanya seratus ribu rupiah. Kalau cuma sekali, tangki motor saya tidak penuh. Caranya gini: saya isi pertama kali, lalu saya sedot isi tangki motor itu ke dalam jerigen yang ada diwarung nya. Setelah kosong lagi, saya antri ulang dan beli Pertalite lagi pakai motor yang sama sampai penuh,” ungkap Saiful dengan santai. Kemudian ada seseorang yang mengatakan saya dari pers itu teman saya. Saat ditanya dari nama pers nya , Dia berlalu pergi.
Praktik ini ternyata bukan cuma kebiasaan warga, melainkan mendapat kemudahan dari petugas. Saiful mengaku harus membayar uang tambahan sebesar Rp5.000 setiap kali pengisian sebagai ‘uang jasa’ agar dilayani dengan cara tersebut. “Saya lihat orang lain di sini juga berdagang Pertalite pakai cara begini, masa saya tidak ikut? Kalau tidak lewat jalur ini, mana bisa dapat stok banyak untuk dijual lagi,” ujar Saiful menjelaskan motifnya.
Tak hanya penyalahgunaan subsidi, di lokasi itu juga diperbolehkan secara bebas pembelian Pertamax menggunakan jerigen plastik atau bahan bukan logam. Menurut Saiful, petugas di sana sama sekali tidak melarang praktik berisiko kebakaran ini.
Awak media kemudian menelusuri kebijakan internal kepada petugas pelayanan yang bertugas. Ditanya mengapa aturan dilanggar habis-habisan, petugas tersebut mengelak tanggung jawab. “Saya hanya menjalankan instruksi dari pengawas di atas. Kalau diperbolehkan ya kami layani saja,” jawabnya singkat tanpa mau menyebutkan nama.
Tim penelusuran kemudian menemui pengawas operasional SPBU bernama Adi. Saat diperiksa soal pembelian dua kali antrian untuk keperluan ditimbun, Adi memberikan alasan kelalaian. “Kami tidak bisa mengawasi satu per satu orang yang datang. Kalau dia balik antri, kami kira itu pembeli beda, jadi dilewati saja,” kilahnya.
Terkait larangan teknis pengisian ke wadah plastik, Adi justru menegaskan kebijakan keliru yang diterapkan. “Membawa pulang Pertamax pakai jerigen itu boleh saja. Syarat kami sederhana, wadahnya bertanda SNI saja, bahan apa saja boleh,” jawab Adi tegas, meski bertentangan dengan standar keselamatan kerja Pertamina dan peraturan pemerintah.
Berdasarkan temuan lengkap di lapangan, praktik di SPBU Medang Lestari terbukti melanggar aturan ketat yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, antara lain:
1. Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Tindakan mengisi, menyedot ke jerigen, lalu mengisi ulang kembali dikategorikan sebagai penimbunan dan persiapan perdagangan eceran gelap. Hal ini melanggar Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Tata Niaga BBM, serta Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2022.
Sanksi: Pencabutan hak penyaluran BBM bersubsidi, denda miliaran rupiah, hingga pencabutan izin usaha selamanya. Secara pidana, pelakunya dijerat Pasal 109 jo Pasal 55 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengancam penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda hingga Rp 5 Miliar.
2. Pelanggaran Standar Keselamatan Kerja
Memperbolehkan pengisian BBM ke wadah plastik melanggar Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018 tentang Keselamatan Penanganan Minyak dan Gas Bumi. BBM dapat menghasilkan listrik statis saat bersentuhan dengan plastik dan memicu percikan api yang berpotensi meledakkan seluruh stok SPBU. Standar SNI pada jerigen tidak menggugurkan larangan penggunaan bahan bukan logam untuk pengangkutan BBM.
Sanksi: Penghentian operasi total dan denda administratif hingga ratusan juta rupiah. Jika terjadi korban jiwa atau kerusakan, ancaman pidana kelalaian berlaku bagi seluruh manajemen pengelola.
3. Pungutan Liar dan Suap
Pembayaran tambahan Rp5.000 yang menjadi syarat pelayanan merupakan praktik pungutan liar dan suap. Tindakan ini masuk ranah pidana umum dan pidana korupsi sesuai Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk mengubah aturan demi keuntungan pribadi petugas dan pengelola.
Sanksi: Penjara minimal 1 tahun dan denda tambahan, serta pemecatan tidak hormat bagi pegawai yang terlibat.
Media Wol Indonesia dan LSM PEMI menyerukan kepada Dinas ESDM Provinsi Banten dan Satgas Pengawasan BBM Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan penyegelan dan pemeriksaan mendalam. Jika fakta di lapangan terkonfirmasi sepenuhnya, pencabutan izin SPBU Medang Lestari adalah langkah mutlak demi menegakkan hukum dan menjaga keselamatan serta hak masyarakat luas.
Pewarta : Ferdy Malonda
