Jakarta.Wolindonesia.id – Redaksiintegritas, Kegiatan Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kota Dumai terkesan asal jadi, salah satunya Proyek Konstruksi Jalan Impres dan Drainase (Parit), yang bersumber dari APBD Tahun 2024 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.9 Milyar terkesan tidak sesuai harapan Masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), DPD Provinsi Riau, Tp. Batubara turut serta menyoroti Pekerjaan Proyek konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang saat ini masih beroperasi. ungkapnya, saat dikonfirmasi Awak Media Redaksiintegritas di Jakarta pada Kamis (24/10/24).
Untuk memastikan laporan dari masyarakat, LSM Forkorindo meninjau langsung ke lokasi untuk melihat pekerjaan proyek kontruksi di Jalan Impres Riau pada Sabtu (19/10) terlihat kurang proposinal dalam pekerjaan tersebut. Pungkasnya, Tp. Batubara.
“benar., setelah kami meninjau lokasi, namun tidak ada perbaikan atau masa perawatan kembali oleh pihak Kontraktor perusahaan Tao Bakti selaku pelaksana kontraktor. Kondisi jalan inpres di Kecamatan Bukit Kapur mengalami kerusakan cukup parah”, Ujarnya.
Ia melanjutkan, terlihat kondisi Drainase atau Parit saat ini tidak berfungsi sama sekali, dan untuk pembuangan air kurang begitu sempurna. Hingga saat ini, kontruksi pembangunan Drainase belum rampung dikerjakan. Ucapnya, Ketua LSM Forkorindo.
Tp. Batubara menyebut, hasil proyek pekerjaan yang dibangun oleh pihak kontraktor terkesan asal dan tidak bertahan lama untuk digunakan oleh pengguna jalan. Terkesan bahan yang digunakan tidak sesuai spek yang dikerjakan, maka pihaknya akan menyurati BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Riau untuk memperhatikan laporan kami dan segera melakukan tindakan pemeriksaan terkait anggaran kegiatan proyek tersebut, ujarnya.
Selain itu, Ketua LSM Forkorindo, Tp. Batubara akan melakukan laporan terhadap pihak Aparat Penegak Hukum (APH), terkait kegiatan Proyek penuh tanda tanya, Pungkasnya.
Dalam waktu dekat ini, Kami akan melakukan laporan terhadap Pelaksana dan pengawas kegiatan proyek konstruksi dan PPK tersebut. Sehingga kegiatan proyek konstruksi dapat segera diperbaiki Dengan menggunakan material yang cukup memenuhi spek dalam pelaksanaannya. Kami meminta kepada Pemerintah dapat segera mengambil sikap dan tegas atas laporan kami sampaikan. Ucapnya, Tp. Batubara.
Redaksi
