KAB. TANGERANG | Wolindonesia.id – Proyek pembangunan saluran drainase di wilayah perumahan Graha Indira RT 04 RW 09 Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, yang tidak diketahui siapa pihak Ke Tiga tanpa papan informasi kegiatan menuai sorotan tajam dari masyarakat. Senin,(29/06/2026)
Pasalnya, pekerjaan tersebut dilakukan dalam kondisi area tergenang air dan diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana mestinya dalam pembangunan infrastruktur saluran air.
Salah satu temuan mencolok di lapangan adalah tidak digunakannya ampar dasar (lapisan pondasi) serta tidaknya penggunaan mortar (perekat) pada susunan batu drainase. Kondisi itu menimbulkan dugaan kuat bahwa proyek dikerjakan secara asal-asalan dan berpotensi cepat rusak setelah selesai.
Lebih parah lagi, produk U-Dith yang dipergunakan tak bermutu SNI (Standar Nasional Indonesia) kualitas kekuatan U-Dith sudah dipastikan dibawah K-350, ketika warga menguji kekuatan U-Dith dengan menyentuh dengan tangan dipermukaan produk semen terkelupas dan sangat rentan rusak (semen mudah terkikis), serta para pekerja terlihat tidak menggunakan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu boots, helm proyek, dan sarung tangan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kepedulian terhadap keselamatan kerja di lokasi proyek.
Pengerjaan di tengah kondisi banjir bukan hanya menurunkan kualitas struktur, tetapi juga membahayakan keselamatan pekerja serta menghambat fungsi drainase itu sendiri. Warga pun menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana maupun instansi teknis yang bertanggung jawab.
Saat dilokasi bertemudengan Ketua RT 04 setempat bernama Maman berkomentar kegiatan pembangunan saluran drainase tersebut, “kami warga senang saluran bisa lebih tertata rapih dan mengalir, akan tetapi dengan kualitas U-Dith yang kami sayangkan berbeda dengan pengajuan sebelumnya dari sisi kualitas takut warga mudah pecah dan ambles, ini merupakan aspirasi dari pak Dewan PDIP. Untuk pekerjaan semua diserahkan kepada pak Suryanto sebagai kader PDIP”, terang pak RT Maman.
Padahal, proyek infrastruktur publik seharusnya mengutamakan kualitas dan ketepatan teknis, bukan sekadar mengejar keuntungan semata.
Kalau pekerjaan dilakukan di tengah banjir tanpa standar konstruksi yang layak, hasilnya bisa fatal. Air tidak mengalir dengan baik, dan masyarakat lagi-lagi yang akan jadi korban saat musim hujan,” tegas seorang warga lainnya.
Publik berharap agar pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Kecamatan Panongan segera melakukan audit lapangan terhadap proyek tersebut, memastikan setiap tahap pekerjaan sesuai dokumen perencanaan dan spesifikasi yang telah disepakati.
Jangan sampai proyek seperti ini hanya menjadi simbol seremonial—selesai di atas kertas tapi gagal di lapangan,
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun Dinas Terkait yang bisa dikonfirmasi. Padahal proyek drainase ini termasuk dalam program infrastruktur yang dibiayai APBD Kabupaten Tangerang, yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
Pewarta : Fadli
