KAB. TANGERANG, LEGOK – WOLINDONESIA. ID. Kondisi di lapangan justru menjadi sorotan masyarakat. Tanah Galian Menumpuk, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Berdasarkan kondisi yang dikeluhkan warga, tanah dan material sisa pembongkaran terlihat menumpuk di sepanjang sisi jalan. Material tersebut belum tampak dirapikan secara menyeluruh sehingga berpotensi mempersempit akses pengguna jalan, menimbulkan debu saat cuaca kering, serta terbawa air hujan ke saluran yang sedang dibangun.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penanganan tanah bekas galian sudah menjadi bagian dari pengawasan pekerjaan, atau justru dibiarkan hingga menimbulkan keluhan masyarakat?
Proyek saluran air semestinya tidak hanya mengejar pemasangan fisik U-Ditch. Penataan kembali area kerja, pengelolaan material sisa galian, serta pemulihan akses warga juga perlu mendapat perhatian agar pembangunan tidak meninggalkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Mandor Tak Terlihat, Pengawasan Dipertanyakan
Persoalan lain yang disorot warga adalah keberadaan mandor di lokasi pekerjaan. Seorang warga mengaku heran karena, menurut keterangannya, mandor tidak pernah terlihat sejak pekerjaan dimulai.
“Selain tanah galian yang tidak dirapikan, kami juga heran, sejak pekerjaan dimulai mandor tidak pernah terlihat di lokasi. Siapa yang mengawasi pekerja di sini? Kalau tidak ada yang mengawasi, bagaimana hasil pekerjaan bisa terjamin rapi dan benar?” ujar seorang warga, Selasa (14/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi catatan yang perlu diklarifikasi oleh pihak pelaksana. Keberadaan mandor atau penanggung jawab lapangan penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, pekerja mengikuti prosedur keselamatan, dan kondisi lingkungan sekitar tetap diperhatikan.
Namun, untuk memastikan apakah pengawasan benar-benar tidak berjalan, diperlukan keterangan dari pelaksana proyek maupun pihak terkait. Tidak terlihatnya mandor pada waktu tertentu tidak serta-merta membuktikan bahwa pengawasan sama sekali tidak dilakukan.
Nilai Proyek Jelas, Tanggung Jawab Jangan Kabur
Dengan nilai proyek yang tercantum sebesar Rp84,66 juta dan batas waktu pengerjaan 21 hari kalender, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana pekerjaan dilaksanakan serta bagaimana mutu, keselamatan, dan kebersihan area proyek dijaga.
Nilai anggaran bukan sekadar angka pada papan informasi. Pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang sesuai spesifikasi, pengawasan yang memadai, serta penanganan dampak pekerjaan terhadap masyarakat.
Warga berharap CV Benteng Putra segera merapikan atau mengangkut tanah sisa galian, memastikan akses jalan tidak terganggu, dan menghadirkan penanggung jawab lapangan yang mudah ditemui apabila muncul persoalan.
WOL Indonesia Minta Klarifikasi dan Pengawasan
WOL Indonesia mendorong pihak pelaksana, pengawas teknis, serta instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi di lapangan.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, spesifikasi teknis, atau ketentuan keselamatan kerja, pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan dan meminta perbaikan sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana mengenai keluhan terkait penanganan tanah bekas galian maupun keberadaan mandor di lokasi. Konfirmasi kepada CV Benteng Putra dan pihak terkait masih diperlukan agar pemberitaan berimbang.
Pembangunan bukan hanya soal saluran yang terpasang, melainkan juga mutu pekerjaan, keselamatan pekerja, dan kenyamanan masyarakat yang terdampak. Jangan sampai proyek yang seharusnya memberi manfaat justru meninggalkan tumpukan persoalan di depan rumah warga.
(Tim Redaksi WOL Indonesia)
