TANGERANG, PAGEDANGAN – WOLINDONESIA.ID. Ditemukan dugaan bahwa gas elpiji ukuran 3 kilogram yang seharusnya bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu, digunakan sebagai bahan bakar pengelasan dalam perbaikan alat berat. Pihak yang terlibat adalah PT Duta selaku pemilik alat berat dan pelaksana kegiatan perbaikan di lokasi proyek. Pengamatan dilakukan oleh awak media WOL Indonesia dan LSM PEMI . Kegiatan tersebut terlihat di lokasi proyek yang berada di kawasan Gading Serpong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Selasa, 9 Juni 2026.
Elpiji 3 kg secara hukum diperuntukkan khusus bagi rumah tangga tidak mampu, usaha mikro, dan nelayan kecil agar dapat membeli energi dengan harga terjangkau. Penggunaannya untuk keperluan industri, proyek, atau usaha berskala besar dilarang keras karena dianggap menyimpang dari tujuan subsidi negara dan merugikan kepentingan umum.
Awak media yang sedang melakukan pengawasan sosial mendatangi lokasi dan melihat secara langsung proses perbaikan alat berat milik PT Duta. Tim terkejut mengetahui bahwa proses pengelasan tidak menggunakan gas standar industri, melainkan memanfaatkan tabung elpiji 3 kg bersubsidi.
Perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
– Pasal 7 ayat (2): Pemerintah berwenang mengatur peruntukan, harga, dan pendistribusian energi agar tepat sasaran dan melindungi kepentingan masyarakat.
– Pasal 53: Melarang segala bentuk penyimpangan peruntukan barang energi yang mendapatkan subsidi negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji,
– Menetapkan secara tegas bahwa elpiji 3 kg khusus untuk rumah tangga tidak mampu, usaha mikro, dan nelayan kecil — dilarang untuk keperluan industri, proyek konstruksi, atau usaha besar.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009
– Memperjelas larangan penggunaan elpiji 3 kg untuk proses produksi, pengelasan, atau kegiatan komersial berskala besar.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
– Pasal 167 : Mengancam perbuatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu penyaluran barang kebutuhan pokok.
– Pasal 55: Berlaku bagi siapa saja yang terlibat, baik pengguna, pengelola, maupun pihak yang memasok elpiji tersebut.
Diduga PT Duta terbukti secara sah melakukan chipboard, PT Duta dan pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan:
Sanksi Administratif
– Denda antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar.
– Penyajian seluruh tabung elpiji 3 kg yang ditemukan.
– Pembekuan hak pembelian elpiji bersubsidi secara permanen.
– Kewajiban membayar ganti rugi atas selisih nilai subsidi yang dinikmati secara tidak sah.
Sanksi Pidana
– Berdasarkan Pasal 54 UU Migas: Penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal Rp 6 miliar hingga maksimal Rp 60 miliar.
– Apabila dilakukan secara terorganisir atau berulang, ancaman pidana dapat diperberat sesuai tingkat kerugian negara.
Tim Media WOL Indonesia mendesak Dinas ESDM, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Kepolisian segera melakukan pemeriksaan mendalam. Hal ini penting agar subsidi negara tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak dan hak masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.
