Kab. Tangerang | Wolindonesia.id – Proyek pembangunan Underpass di Bitung kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, proyek infrastruktur strategis tersebut diduga sarat dengan pelanggaran prosedur, mulai dari penggunaan alat berat yang tidak sesuai spesifikasi (spek) dalam dokumen lelang, hingga indikasi kuat adanya kolusi yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak-pihak terkait lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dan keterangan narasumber yang paham seluk-beluk proyek namun enggan disebutkan identitasnya, terdapat ketidakwajaran yang mencolok antara apa yang tertulis dalam kontrak dengan realita di lapangan.
Narasumber mengaku geram melihat praktik yang terjadi. Menurutnya, spesifikasi alat yang digunakan di lapangan sangat jauh berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen tender dan Surat Izin Layak Operasi (SILO).
“Secara prosedur itu sudah salah di situ. Harusnya antara di lapangan dan apa yang ditentukan itu harus sama. Tipenya sama, kekuatan alatnya (HP) berapa, semuanya harus jelas. Kalau alat tidak sesuai dengan dukungan lelang, itu proyeknya harusnya bubar Pak,” ungkap sumber, dikutip Kamis (23/4/2026).
Lebih jauh, sumber tersebut menuding PPK selaku penanggung jawab proyek justru “ikut bermain” dan menutup mata.
“Ini mah sudah bisa dipastikan bahwa ini memang tidak sesuai ini Bos. PPK juga ikut bermain ya Bos. Itu tanda tidak baik. Ini PPK yang kurang ajar gitu loh Pak. Itu PPK itu bebeknya Pak,” tegasnya.
Dalam mekanisme tender, pemenang dipilih berdasarkan kemampuan alat dan sumber daya yang ditawarkan. Disebutkan bahwa alat yang seharusnya dipakai memiliki spesifikasi tertentu, misalnya dengan tenaga 170 KN, namun yang turun di lapangan justru alat lain.
“Yang ditentukan kan butuh kekuatan misalnya 170 KN gitu kan. Nah kita yang sesuai alatnya makanya bisa menang. Ternyata di lapangan ko beda. Nomor serinya pun beda, alat yang dipakai sekarang beda dari waktu tender. Itu kan penguat bahwa memang tidak sesuai speck,” jelasnya.
Sumber menegaskan, seharusnya kondisi seperti ini bisa digugat oleh pihak lain yang mengikuti tender. Namun anehnya, proyek ini tetap berjalan mulus seolah ada pengaturan khusus.
Melihat berbagai indikasi pelanggaran mulai dari administrasi, spesifikasi alat, hingga dugaan kolusi, narasumber menilai praktik ini sudah mengarah pada penipuan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kalau sudah begini, bagusnya kalau sudah berjalan lambat dan tidak sesuai spek, ini diduga penipuan proyek Pak. Kita orang profesional, di situ semua udah salah. Saya mendukung supaya pihak Mencon menarik, kalau alatnya tidak sesuai spek ya bubar saja proyeknya. Jangan sampai uang negara habis, tapi hasilnya tidak standar,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Redaksi masih berusaha menghubungi pihak terkait termasuk PPK dan penyedia jasa untuk meminta konfirmasi terkait dugaan ini, namun belum mendapatkan jawaban resmi.
Red/Fadli
