KAB. BOGOR, GUNUNG SINDUR – WOLINDONESIA.ID . Kontrol sosial awak media di proyek PT Cipta Sarana Nusantara (CSN), wilayah Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, menemukan sejumlah hal yang patut diteliti. Di lokasi terlihat alat berat beroperasi serta sejumlah galon bekas air minum berserakan yang diduga masih mengandung sisa BBM jenis solar (19/11/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai pihak logistik, Agung selaku mandor proyek menyebut nama Hendri.
“Ada Hendri, nanti sedang ke sini,” ujar Agung.
Tidak lama kemudian, Hendri datang. Setelah memperkenalkan diri sebagai media awak WOL Indonesia, kami meminta penjelasan terkait kelengkapan dokumen BBM yang digunakan untuk operasional proyek.
Hendri kemudian mengirimkan surat jalan yang mencantumkan PT Audri Lutfia Jaya sebagai pihak pengirim.

Namun, dokumen tersebut justru memunculkan tanda tanya. Bagian nama dan tanda tangan terlihat ditulis tangan, sementara bagian lainnya diketik. Kondisi ini belum membuktikan adanya pemalsuan, tetapi keaslian dokumen wajib dikonfirmasi kepada perusahaan penerbit.
Lebih mencengangkan, surat jalan tertanggal 15 November 2026 menyebutkan pengiriman 5.000 liter BBM jenis Biosolar kepada PT CSN, dengan nomor surat jalan 0368/AU/CSN/XI/2026 dan nomor PO 038/CSN-PO/XI/2026.
Inilah pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. Apakah proyek pembangunan perumahan komersial diperbolehkan menggunakan Biosolar bersubsidi untuk mengoperasikan proyek excavator, alat berat, dan kendaraan?
Berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok konsumen pengguna yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan umum konstruksi perumahan komersial tidak secara komersial termasuk kelompok penerima subsidi.
Apabila BBM tersebut benar-benar merupakan Biosolar bersubsidi dan digunakan untuk operasional proyek komersial, penggunaannya patut diperiksa oleh instansi yang berwenang.
Sebaliknya, jika perusahaan mengklaim BBM tersebut nonsubsidi, menunjukkan bukti pembelian, invoice, DO, dan asal-usul produknya.
JANGAN SAMPAI SUBSIDI RAKYAT MENJADI BAHAN BAKAR KEPENTINGAN BISNIS BESAR!
SURAT JALAN BUKAN JAMINAN BBM BEBAS MASALAH!
Berdasarkan daftar Kementerian ESDM Triwulan I Tahun 2025, PT Audri Lutfia Jaya tercantum memiliki izin usaha pengangkutan BBM nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2022 yang berlaku hingga 20 April 2027.
Namun, izin pengangkutan bukan jaminan bahwa setiap transaksi dan pengiriman telah sesuai aturan. Asal-usul BBM, nomor segel, kendaraan, volume, serta keaslian surat jalan tetap harus diverifikasi.
WOL Indonesia mendesak Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas turun tangan melakukan pemeriksaan, bukan sekadar menerima dokumen di atas meja.
Apabila terbukti terjadi transportasi dan/atau niaga BBM bersubsidi, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pengaturan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, status subsidi BBM, keaslian surat jalan, serta asal-usul 5.000 liter Biosolar tersebut belum terverifikasi secara independen. Hak jawab dan klarifikasi PT CSN, PT Audri Lutfia Jaya, Agung, serta Hendri tetap terbuka.
Jangan hanya berani menunjukkan surat jalan. Buktikan dari mana BBM berasal, siapa yang memasok, dan apakah penggunaannya sesuai aturan.
JIKA SEMUANYA SUDAH SESUAI KETENTUAN, MENGAPA ASAL-USUL DAN PERUNTUKAN BBM TIDAK DIBUKA SECARA TERANG-BENDERANG?
Investigasi: Ferdy & Bambang
Penulis : Redaksi Wol Indonesia


















