KAB. TANGERANG, LEGOK — WOLINDONESIA.ID. Dugaan kejanggalan pengadaan dan penyimpanan BBM jenis solar di kawasan Pergudangan Blesindo, Legok, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan WOL Indonesia. Saat melakukan kontrol sosial pada 7 November 2026, awak media menemukan genset menggunakan solar, sejumlah jerigen, hingga tangki berukuran besar yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT GAZ (12/11/2026).
Di lokasi, awak media bertemu Yudi selaku bagian logistik PT GAZ. Saat dimintai keterangan mengenai kelengkapan dokumen solar, Yudi justru mengarahkan awak media kepada Iwan alias Dawong yang disebut memegang dokumen pengadaan BBM tersebut.
Dawong kemudian memperlihatkan invoice pembelian solar tertanggal 22 Oktober 2026 dengan harga Rp15.765 per liter di luar PPN. Sementara berdasarkan acuan harga HSD yang digunakan awak media pada tanggal yang sama, tercantum angka Rp21.020 per liter. Terdapat selisih mencolok sebesar Rp5.255 per liter.
Selisih harga tersebut membutuhkan penjelasan. Apakah solar yang dibeli merupakan BBM industri dengan skema harga tertentu? Siapa pemasoknya dan bagaimana legalitas distribusinya?
Ironisnya, ketika awak media meminta dokumen pendukung seperti faktur pajak, surat jalan, DO, serta bukti asal-usul BBM, Dawong belum dapat menunjukkannya secara lengkap.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika Dawong diduga menawarkan sejumlah uang kepada awak media saat dimintai kelengkapan dokumen. Tawaran tersebut ditolak tegas.
Pada 8 November 2026, dalam pertemuan lanjutan di depan kawasan Pergudangan Blesindo, awak media kembali meminta penjelasan mengenai selisih harga dan dokumen pengadaan solar. Namun, Dawong kembali belum memberikan jawaban memadai dan diduga kembali menawarkan sejumlah uang.
Muncul pertanyaan serius: jika Yudi merupakan bagian logistik PT GAZ, mengapa dokumen pengadaan justru dikuasai Dawong? Apakah Dawong merupakan karyawan perusahaan atau pihak pemasok maupun perantara BBM?
DOKUMEN DIMINTA, UANG JUSTRU DITAWARKAN!
WOL Indonesia meminta manajemen PT GAZ tidak menghindar dari persoalan ini. Jika pengadaan solar telah sesuai ketentuan, tunjukkan dokumen dan jelaskan asal-usul BBM secara terbuka.
Aparat penegak hukum dan BPH Migas juga diminta turun tangan memeriksa tangki penyimpanan, puluhan jerigen, identitas pemasok, legalitas pengadaan, serta kesesuaian penggunaan BBM tersebut.
Secara hukum, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, mengatur sejumlah ketentuan pidana, di antaranya:
– Pasal 53: Mengatur kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas tanpa perizinan berusaha yang dipersyaratkan.
– Pasal 55: Mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Penerapan sanksi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur pelanggaran.
JANGAN SAMPAI DOKUMEN KALAH OLEH UANG!
WOL Indonesia menjalankan fungsi pers dan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami tidak datang untuk meminta uang, apalagi mencari keuntungan pribadi. Kami datang untuk mencari fakta dan meminta transparansi.
Jika semuanya legal, mengapa dokumen tidak dibuka secara lengkap? Jika tidak ada pelanggaran, mengapa pertanyaan mengenai asal-usul solar tidak dijawab secara terang?
Tidak ada perusahaan yang kebal hukum. Tidak ada kepentingan yang lebih tinggi daripada undang-undang.
WOL Indonesia akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi manajemen PT GAZ maupun pihak terkait.
WOL INDONESIA — BERANI & FAKTA.
Investigasi : Ferdy & Bambang
Penulis : Redaksi
