KAB.TANGERANG, PAGEDANGAN — WOLINDONESIA.ID. Dugaan pembuangan sampah dari luar wilayah di Jalan Raya Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, menjadi sorotan. Ironisnya, di lokasi ditemukan tumpukan sampah dan kendaraan roda tiga yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan sampah. Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa aktivitas tersebut bisa terjadi? (16/11/2026).
Saat dikonfirmasi, Asep selaku pemilik lahan menyebut aktivitas tersebut merupakan urusan menantunya bernama Andri. Namun, ketika awak media meminta nomor telepon Andri untuk konfirmasi, Asep mengaku tidak memilikinya.

Jaya, orang kepercayaan pemilik lahan di sebelah lokasi, mengaku telah memprotes aktivitas tersebut kepada mantan Ketua RT. Menurutnya, sampah itu rencananya akan diangkut kembali oleh pihak yang membuangnya.
Saat kembali ditegaskan, Asep mengaku sudah mengingatkan sopir dan kenek agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut karena merupakan lahan milik orang lain.
Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan: jika sudah mengetahui lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah, mengapa sampah masih bisa menumpuk di sana?
KENDARAAN DLHK TAK DIKENALI, UPT 6 BEROPERASI DI WILAYAH UPT 7?
Awak media kemudian mendatangi Kecamatan Pagedangan untuk menanyakan klarifikasi terkait kendaraan roda tiga yang diduga milik DLHK.
Eza, staf yang ditemui, mengaku tidak mengenali kendaraan tersebut. Rizal yang kemudian datang menyampaikan bahwa kendaraan itu kemungkinan milik UPT 6.
Ketika ditanya apakah kendaraan UPT 6 boleh beroperasi di wilayah UPT 7, Rizal menjawab, “Tidak boleh.”
Lalu, jika memang tidak diperbolehkan, mengapa kendaraan tersebut bisa ditemukan di lokasi? Siapa yang mengawasi dan memberikan tanggung jawab operasionalnya?
Rizal kemudian menghubungi Andri yang diduga berkaitan dengan aktivitas transportasi sampah dan menyarankan media awak untuk membicarakannya.
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan: jika Andri dapat dihubungi, mengapa belum ada penjelasan terbuka mengenai aktivitas pengangkutan dan pembuangan sampah tersebut?
LEGALITAS USAHA PEMILAHAN SAMPAH JUGA DIPERTANYAKAN
Dugaan kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan Asep perlu diperiksa legalitasnya oleh DLHK Kabupaten Tangerang. Apakah kegiatan tersebut sudah memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan lingkungan hidup?
Jangan sampai lahan warga berubah menjadi tempat penampungan tanpa kejelasan asal-usul, pengelola, dan tanggung jawab hukumnya.
ANCAMAN SANKSI BUKAN UTAMA-UTAMA!
Jika terbukti terjadi pelanggaran, sejumlah ketentuan hukum dapat diterapkan:
1. Pasal 105 huruf a Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023: Melarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
2. Pasal 115 ayat (1) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023: Pelanggaran terhadap Pasal 105 huruf a dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.
3. Pasal 107 Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023: Terhadap badan usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam Pasal 105 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, izin kegiatan, penutupan lokasi, hingga pencabutan izin.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2008: Melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan kontaminasi dan/atau kerusakan lingkungan.
5. Pasal 40 UU Nomor 18 Tahun 2008: Jika terbukti pengelola sampah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengelolaan yang tidak sesuai standar hingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, kontaminasi, atau kerusakan lingkungan, ancaman pidana penjara 4–10 tahun dan denda Rp100 juta–Rp5 miliar.
WOL INDONESIA mendesak DLHK Kabupaten Tangerang, UPT terkait, dan Kecamatan Pagedangan segera melakukan pemeriksaan. Telusuri asal sampah, identitas pengangkut, status kendaraan, serta legalitas usaha pemilahan sampah tersebut.
Jangan sampai ketika sampah menumpuk, semua pihak saling melempar tanggung jawab. Pengawasan tidak boleh hanya sebatas mengetahui, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Kalau aturannya sudah jelas, mengapa pelaksanaannya masih dipertanyakan? Jangan biarkan sampah menumpuk, sementara tanggung jawab justru menghilang!
WOL INDONESIA — BERANI & FAKTA.
Investigasi : Agung, Ferdy & Bambang
Penulis: Redaksi


















