Opini Oleh : Mohamad Guruh, S.H,. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (UNPAM)
KAB. TANGERANG | Wolindonesia.id – Provinsi Banten, sebagai salah satu gerbang industri di Indonesia yang mencakup wilayah strategis seperti Kabupaten Tangerang, Serang, hingga Cilegon, kini tengah berada di persimpangan jalan akibat dilema klasik antara akselerasi pembangunan ekonomi dan urgensi kelestarian lingkungan. Pertumbuhan sektor manufaktur dan petrokimia yang masif di koridor ini sering kali berjalan asimetris dengan tingkat kepatuhan hukum korporasi, khususnya dalam eksekusi tata kelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Akibatnya, eksploitasi ruang industri yang tidak diimbangi oleh pengawasan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas (strict liability) berisiko memicu krisis ekologis jangka panjang. Degradasi kualitas lingkungan ini tidak hanya mengancam daya dukung alam serta kesehatan masyarakat lokal, tetapi dalam jangka panjang juga dapat mengikis keberlanjutan ekonomi daerah itu sendiri akibat biaya pemulihan ekosistem yang masif.
Kasus-kasus terbaru, seperti pencemaran lingkungan hidup oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan cara mendumping di area persawahan Cikande (Serang) serta maraknya peleburan logam dan pengelolaan limbah ilegal di Tangerang, membuktikan bahwa Banten sedang berada dalam status darurat ekologis yang mengancam keselamatan ruang hidup warga. Keadaan ini menuntut kehadiran penegakan hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga progresif, berorientasi pada pemulihan (restoratif Lingkungan), dan berkeadilan antar generasi demi menyelamatkan masa depan ekosistem kawasan.
Bahaya yang Nyata Pencemaran Limbah B3 di Wilayah Provinsi Banten penyebab penyakit yang serius menghantui masyarakat sekitar?
Limbah Bahan Berbahaya dan Beraun (B3) mengandung zat-zat pencemar yang bersifat toksik (beracun), karsinogenik, mutagenik, dan korosif. Secara sosiologis dan ekologis, pembuangan limbah B3 secara sembarangan (illegal dumping) di Banten membawa dampak kerugian yang sangat besar yang sistemik :
1. Degradasi Kualitas Lingkungan dan Air Tanah, Limbah cair maupun padat yang meresap ke dalam tanah menurunkan tingkat keasaman (pH) tanah secara drastis dan mencemari akuifer air tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
2. Ancaman Ketahanan Pangan, Kasus pencemaran limbah B3 di sentra-sentra pertanian (seperti di Cikande) mengancam gagal panen dan meracuni rantai makanan akibat akumulasi logam berat pada tanaman padi.
3. Risiko Kesehatan Publik Jangka Panjang, Masyarakat sekitar yang terpapar secara langsung berisiko tinggi mengalami penyakit kulit kronis, gangguan pernapasan, hingga kerusakan organ dalam jangka panjang.
Bagaimana Analisis Penegakan Hukum Antara Normatif dan Realitasnya, Apakah Hukum benar-benar Berpihak Pada Lingkungan atau penegakan Hukum yang kurang berpihak pada Lingkungan?
Dari sudut pandang hukum pidana lingkungan, penanganan kasus limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) di sekitar wilayah Provinsi Banten kerap menghadapi kendala penegakan hukum secara terpadu (integrated criminal justice system). Selama ini, sanksi administratif sering kali diabaikan oleh pelaku industri nakal yang menganggap biaya denda administratif lebih murah dibandingkan biaya pengolahan limbah yang sesuai standar (cost-benefit analysis of crime). Akibatnya, penegakan hukum lingkungan terkesan tumpul dan gagal memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini diperparah oleh adanya pergeseran paradigma dalam regulasi pasca Undang-undang Cipta Kerja yang cenderung mengedepankan asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir), sehingga celah hukum ini dimanfaatkan oleh korporasi untuk terus mereduksi biaya operasional dengan cara mencemari lingkungan.
Namun, langkah-langkah penindakan tegas yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama aparat penegak hukum (seperti Kepolisian/Polda Banten) dalam menyegel pabrik ilegal dan memidanakan pelaku usaha merupakan sinyal positif. Penegakan hukum harus bergeser dari sekadar “punitive justice” (menghukum) menjadi “restorative and corrective justice” (pemulihan fungsi lingkungan). Dalam konteks ini, instrumen hukum pidana tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman badan atau denda bagi pelaku, melainkan harus mewajibkan tindakan tata tertib berupa remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan yang tercemar. Dengan demikian, kelestarian ekologis Provinsi Banten dapat diselamatkan, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah Provinsi Banten didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat, di antaranya :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), “ Menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Cipta Kerja Pasal 60 “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”, Pasal 98 ayat (1) Mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp. 3 miliar bagi setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau laut, serta kerusakan lingkungan dan Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda hingga Rp3 miliar.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mengatur secara ketat mengenai perizinan, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional / Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Memuat pengaturan terkait tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate liability).
Pencemaran limbah B3 di Provinsi Banten bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan ekosistem (environmental crime). Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi melalui penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi korporasi pencemar. Kewajiban pemulihan lingkungan (remediation) yang dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha, serta penguatan sinergi pengawasan partisipatif antara pemerintah pusat, daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Setiap liter limbah beracun yang merembes ke tanah dan sungai Banten adalah ancaman langsung terhadap air bersih yang diminum warga dan masa depan anak-anak kita. Membiarkan industri merusak alam tanpa sanksi pidana berat sama saja dengan melegalkan pembunuhan massal secara perlahan.
Red
