CIREBON, WolIndonesia.Id – Dukungan terhadap pasangan calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon, H. Imron-H. Agus terus mengalir. Kali ini datang dari pengurus Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon.
Para pengurus sepakat memperjuangkan pasangan Imron-Agus menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Cirebon. Front Pejuang Demokrasi (FPD) menilai Imron-Agus merupakan dua figur yang bisa membawa Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang lebih maju.
“Hari ini, Sabtu (2 November 2024), kami pengurus DPC Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon memantapkan pilihan ke pasangan Imron-Agus. Sebelumnya, para pengurus menyampaikan pandangan serta penilaian terhadap 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Semua ternyata mempunyai pendapat yang sama, yakni pasangan Imron-Agus lebih baik dibanding calon lainnya,” tandas Yudi Aliyudin, S.H., Ketua Front Pejuang Demokrasi Kabupaten Cirebon.
Keputusan ini dihasilkan dalam rapat konsolidasi yang diikuti semua pengurus FPD Kabupaten Cirebon. Rapat dipimpin Yudi Aliyudin didampingi Sekretaris FPD, Asep Saefudin dan Bendahara FPD, Agus Sofyan.
Yudi mengungkapkan, Imron dinilai sudah berpengalaman karena merupakan bupati incumbent. Imron juga sangat religius sehingga sesuai dengan Cirebon yang Kota Wali.
“Ada pula pengurus yang menyampaikan pendapat bahwa otonomi daerah itu pusatnya di desa. Maka, pemimpin ke depan harus mempunyai latar belakang sebagai pemimpin di desa. Ini ada dalam diri H. Agus yang merupakan mantan kuwu atau kepala desa. H. Agus juga punya pengalaman di legislatif karena pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Jadi, Imron-Agus adalah pasangan yang pas untuk memimpin Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun ke depan,” tandasnya.
Lebih jauh disampaikan Yudi, Front Pejuang Demokrasi siap mengawal jalannya proses pilkada di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik dan kondusif. FPD juga siap bermitra dengan KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan pilkada yang aman serta lancar.
“Sebagai penjaga demokrasi, kami dari FPD berada digarda terdepan dalam proses pilkada. Beda pilihan adalah bagian dari demokrasi, sehingga satu dengan yang lainnya tidak perlu saling menjelek-jelekkan maupun caci maki. Tak perlu juga sampai bertikai, apalagi terjadi keributan. Bila di lapangan terjadi pelanggaran, FPD mendorong dilakukannya pelaporan dan penyelesaian sesuai aturan,” ujarnya.
FPD juga siap menerima dan memperjuangkan laporan dari warga yang melihat serta mempunyai bukti terjadinya pelanggaran.
“Jadikan pilkada sebagai pesta rakyat yang terlaksana dengan riang gembira. FPD siap bermitra dengan Polri dan TNI dalam menjaga kondusivitas selama pelaksanaan pilkada. Kita pun sama-sama menjaga kedaulatan rakyat,” tandas alumni Fakultas Hukum di UII Yogyakarta ini.
Penulis : Ahmad Hidayat
