Kab. Tangerang | Wolindonesia.id – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki peran sangat strategis dalam tata kelola pemerintahan desa. Sesuai fungsinya, BPD bertugas mengawasi kinerja pemerintah desa serta menampung, membahas, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Keberadaannya sangat penting sebagai mitra kerja pemerintah desa demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, BPD tidak boleh sekadar menjadi lembaga pajangan yang diam dan tidak melakukan tindakan apa pun.
đźš« Pelanggaran yang Sering Dilakukan BPD
Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah anggota atau pengurus BPD yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya. Berikut adalah tindakan-tindakan yang tergolong pelanggaran:
1. Tidak menjalankan fungsi pengawasan: Mengabaikan kewajiban memantau, menilai, dan mengoreksi kinerja kepala desa serta perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
2. Jarang atau tidak pernah mengadakan rapat/musyawarah: Tidak melaksanakan forum resmi untuk berdiskusi, mengambil keputusan, atau menyepakati kebijakan desa, sehingga keputusan seringkali diambil sepihak tanpa musyawarah.
3. Tidak menyerap aspirasi masyarakat: Tidak membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau usulan, sehingga suara masyarakat tidak terwakili dalam pengambilan kebijakan.
4. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan: Memanfaatkan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu, serta menggunakan fasilitas desa di luar ketentuan yang berlaku.
5. Tidak transparan dan menutup informasi: Menyembunyikan data, dokumen, atau informasi yang seharusnya dapat diketahui oleh publik, serta enggan memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat.
6. Konflik kepentingan dan berpihak pada kelompok tertentu: Tidak bersikap netral dan adil, melainkan memihak pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu dalam setiap pengambilan keputusan.
7. Malas dan tidak aktif: Jarang hadir dalam rapat maupun kegiatan desa, tidak inisiatif, serta menjalankan tugas tanpa kesungguhan dan tanggung jawab.
8. Melanggar etika dan tidak profesional: Bersikap tidak pantas, tidak menjaga martabat lembaga, serta bertindak yang dapat mengecewakan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya.
Gambaran kondisi nyata sering kali terlihat dalam rapat BPD yang tidak berjalan efektif. Ada anggota yang tidur atau menunda pekerjaan dengan alasan “besok saja”, ada yang hanya sibuk dengan urusan pribadi atau sekadar membaca koran, dan ada yang menganggap urusan desa adalah sepenuhnya tanggung jawab kepala desa. Bahkan, saat warga datang untuk menyampaikan keluhan atau masukan, respon yang diberikan pun tidak serius atau ditunda-tunda. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat yang berteriak lantang: “Kami butuh BPD yang bekerja, bukan sekadar pajangan!” Tak jarang pula, arsip dan dokumen penting lembaga dibiarkan berantakan dan tidak terurus dengan baik.
đź“ť Mekanisme Pelaporan
Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran atau ketidakberfungsian BPD sebagaimana tugas dan kewajibannya, langkah yang dapat diambil adalah melaporkannya melalui prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan mekanisme pelaporannya:
1. Siapkan Bukti Pelanggaran: Sebelum melapor, pastikan mengumpulkan bukti yang sah, nyata, dan jelas. Bukti dapat berupa foto atau video kejadian, dokumen administrasi, surat keterangan, atau keterangan saksi dari warga lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Bukti yang kuat akan mempermudah proses penanganan laporan.
2. Laporkan ke Pihak Berwajib: Sampaikan laporan tertulis maupun lisan kepada pihak yang berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan, antara lain Kepala Desa, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah, atau Ombudsman.
3. Laporan Diproses dan Diverifikasi: Pihak yang menerima laporan akan melakukan pemeriksaan awal dan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Petugas akan menelusuri bukti-bukti yang ada serta meminta keterangan kepada pihak terkait sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.
4. Pengambilan Tindakan: Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa BPD atau anggotanya benar-benar melakukan pelanggaran tugas dan wewenang, maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut meliputi:- Teguran lisan atau tertulis
– Peringatan keras
– Pemberhentian Antar Waktu (PAW)
5. Penyampaian Hasil: Hasil penanganan dan keputusan yang diambil akan disampaikan dan diinformasikan kembali kepada pelapor serta diumumkan kepada masyarakat luas agar transparan dan dapat diketahui bersama.
đź’ˇ Poin Penting yang Harus Diingat
Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami dan diingat oleh seluruh masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan desa:
– BPD Bukan Pajangan: BPD adalah lembaga pengawas dan perwakilan sah masyarakat desa yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas. Keberadaannya memiliki arti dan dampak nyata bagi kemajuan desa.
– Diam Bukan Berarti Netral: Sikap diam dan tidak bertindak saat melihat kesalahan atau penyimpangan sama artinya dengan membiarkan kesalahan tersebut terus terjadi dan merugikan kepentingan umum. Ketidakpedulian adalah bentuk ketidakberpihakan pada kebenaran.
– Warga Berhak Mengawasi: Masyarakat memiliki hak penuh dan tanggung jawab moral untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga di desanya. Partisipasi masyarakat adalah kunci terciptanya pemerintahan desa yang baik dan bersih.
– BPD Wajib Bekerja: Anggota BPD memiliki kewajiban mutlak untuk bekerja dan mengabdi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Mereka harus bertanggung jawab dan berdedikasi demi kepentingan bersama dan kemajuan desa.
Pesan kunci yang tersirat sangat tegas dan jelas: “Desa maju karena diawasi, bukan karena dibiarkan!”. Keberhasilan pembangunan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada peran aktif BPD yang menjalankan tugasnya dengan benar serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Red/Riyan Kadhafi
