KAB. TANGERANG, BALARAJA — WOLINDONESIA.ID. Dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi kembali mencuat di SPBU Rest Area KM 43 Balaraja. Dalam penyelidikan lanjutan pada 9 November 2026, awak media mendokumentasikan sebuah truk pengangkut CPO (Crude Palm Oil) yang terlihat memiliki dua tangki dan melakukan pengisian Solar yang diduga merupakan BBM bersubsidi (09/11/2026).
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kendaraan tersebut memang berhak menerima Subsidi Tenaga Surya, atau justru ada celah pengawasan yang dimanfaatkan?
Saat dikonfirmasi mengenai boleh tidaknya mobil tangki yang diduga dimodifikasi mengisi Solar Subsidi, Ndam selaku pengawas SPBU memberikan jawaban singkat:
“Boleh, asal sesuai barcode.”
Jawaban tersebut justru mengundang pertanyaan. Apakah barcode otomatis menjadikan kendaraan apa pun berhak mendapatkan Subsidi Tenaga Surya?
Padahal, kesesuaian barcode harus diperiksa berdasarkan identitas kendaraan, kategori penerima, peruntukan, dan kuota pembelian. Barcode bukan tiket bebas untuk mengabaikan aturan. Kami juga menemukan ada aktivitas transfer solar dari tangki ke jerigen yang masih terulang.
Berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, penyaluran Tenaga Surya Subsidi memiliki kriteria penerima. Kendaraan pengangkut hasil perkebunan dengan jumlah roda lebih dari enam harus diperiksa kelayakannya berdasarkan ketentuan tersebut.
Tak hanya itu, keberadaan dua tangki pada kendaraan juga perlu diuji legalitasnya. Jika terbukti merupakan modifikasi yang mengubah persyaratan teknis tanpa memenuhi kewajiban uji tipe, Pasal 52 juncto Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
Apalagi apabila terbukti terdapat transportasi dan/atau niaga BBM bersubsidi, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah mengatur ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Sementara itu, Adi selaku Manajer SPBU saat dikonfirmasi hanya menjawab, “Nanti saya tindak lanjuti.” Pengawas SPBU juga belum memberikan klarifikasi menyeluruh dan tidak bersedia membahas awak media untuk menjelaskan permasalahan tersebut secara langsung.
JANGAN SAMPAI BARCODE MENJADI TAMENG, SEMENTARA PENGAWASAN HANYA FORMALITAS!
WOL Indonesia mendesak Pertamina, BPH Migas, Tipidter Polda Banten, dan Mabes Polri segera melakukan pemeriksaan. Telusuri barcode, identitas kendaraan, legalitas tangki, transaksi pengisian, serta rekaman CCTV SPBU.
Jika kendaraan tersebut memang tidak memenuhi kriteria penerima, mengapa pengisian tetap terjadi? Jika tangkinya hasil modifikasi, mana bukti legalitasnya?
SPBU BUKAN TEMPAT UNTUK MEMBAGI-BAGIKAN HAK RAKYAT KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK.
Jangan hanya masyarakat kecil yang bersantai. Pengelola SPBU dan kendaraan operasional perusahaan pun wajib tunduk pada hukum.
WOL INDONESIA — BERANI & FAKTA.
Investigasi : Agung, Bambang, Ferdy.
Penulis : Redaksi Wol Indonesia
